bspradiopekalongan.com, KABAR NU – Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) menyoroti langkah pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai respons atas meningkatnya angka PHK di berbagai sektor industri. Menurut Sarbumusi, pembentukan Satgas PHK bukanlah solusi utama dan justru dikhawatirkan hanya bersifat reaktif, bukan solutif.
Presiden DPP Sarbumusi, Irham Ali Saifuddin dalam keterangannya pada Rabu 9 April 2025, menegaskan bahwa pemerintah seharusnya lebih fokus pada upaya pemulihan ekonomi nasional secara menyeluruh untuk mencegah gelombang PHK sejak dini. Ia menilai pembentukan Satgas cenderung bersifat jangka pendek dan tidak menyentuh akar permasalahan sebenarnya.
Menurut Irham Ali Saifuddin, Satgas PHK hanya menjadi pemadam kebakaran, sementara persoalan utamanya belum diselesaikan. Yang dibutuhkan buruh saat ini bukan sekadar satgas, tetapi kebijakan nyata untuk mempertahankan lapangan kerja dan menjaga daya beli masyarakat. Langkah yang lebih efektif adalah dengan memberikan stimulus kepada industri padat karya, mempercepat realisasi belanja pemerintah, serta mendorong pembukaan lapangan kerja baru.
Sebab menurut Irham Ali, akar permasalahan sebenarnya adalah kondisi ekonomi Indonesia yang sudah lesu bahkan beberapa bulan sebelum Amerika Serikat menerapkan kebijakan tarif resiprokal atas barang yang masuk ke negara tersebut.
Sarbumusi juga mengingatkan bahwa banyak perusahaan melakukan PHK bukan hanya karena tekanan ekonomi, tetapi juga karena lemahnya pengawasan dan regulasi yang tidak berpihak kepada pekerja. Oleh karena itu, organisasi buruh ini mendesak pemerintah untuk memperkuat peran pengawasan ketenagakerjaan serta memperketat persyaratan PHK.
Lebih lanjut, Sarbumusi berharap pemerintah menggandeng serikat pekerja dalam merumuskan kebijakan pemulihan ekonomi dan ketenagakerjaan, agar solusi yang diambil benar-benar menyentuh kebutuhan pekerja di lapangan.
Dengan kondisi perekonomian global yang masih belum stabil, Sarbumusi menilai tahun 2025 sebagai momen krusial bagi pemerintah untuk membuktikan keberpihakannya terhadap kaum buruh. Langkah strategis dan terukur dinilai jauh lebih penting dibanding sekadar membentuk satgas reaktif. (Adm-03A)