bspradiopekalongan.com, PEMALANG – Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang membebaskan sanksi administrasi dan denda keterlambatan pembayaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB – P2) untuk semua tahun.
Program pemutihan itu sebagai salah satu wujud pelayanan Pemkab Pemalang dalam meringankan beban ekonomi masyarakat. Pemkab akan memberikan pembebasan sanksi administrasi atau denda atas kerterlambatan pembayaran PBB – P2 mulai 1 Juli hingga 30 September 2024.
Kepala Bappenda Pemalang Rosi Kartika Dewi mengungkapkan program ini dimaksudkan untuk meringankan beban warga masyarakat yakni dengan memberikan stimulus bebas denda PBB P2 untuk semua tahun (masa) pajak. Sehingga tunggakan pajak tahun 2023 dan sebelumnya dapat dibayarkan tanpa dikenakan denda
Sedangkan untuk mendukung suksesnya program tersebut pihaknya telah mengandeng Bank Jateng guna kemudahan dalam pelayanan wajib pajak ini. “Bapenda telah membuka banyak chanel (tempat) pembayaran secara online bekerja sama dengan Bank Jateng,” ungkapnya.
Menanggapi informasi yang beredar di media sosial terkait oknum perangkat desa yang tidak membayarkan setoran PBB P2 ke Rekening Kas Umum Daerah, pihaknya telah menggali informasi bahwa ada pengakuan dari oknum Kaur dan oknum Kadus yang telah menerima setoran PBB P2 dari warga Masyarakat, akan tetapi tidak disetorkan. Masa pajak dan jumlah setoran setiap wajib pajak bervariasi, Bappenda akan melakukan verifikasi lebih lanjut sesuai dengan aplikasi ePBB yang ada pada Bappenda.
Untuk itu, kepada masyarakat Kabupaten Pemalang untuk memanfaatkan kesempatan ini demi mewujudkan Pemalang yang maju, berdaya dan sejahtera dengan membayar PBB di tempat yang sudah disediakan baik online maupun offline (langsung). (Adm-02A)